Setuju dengan Usulan Pembubaran Kementerian BUMN, Pengamat: Kerap Dimanfaatkan untuk Politik

Setuju dengan Usulan Pembubaran Kementerian BUMN, Pengamat: Kerap Dimanfaatkan untuk Politik


Cekrik - Wacana pembubaran Kementerian BUMN di era Presiden terpilih Prabowo Subianto didukung pengamat politik ekonomi Indonesia, Ichsanudin Noorsy.

Ichsanudin menilai BUMN lebih banyak digunakan sebagai alat politik oleh menteri-nya bahkan sampai kepada urusan sepak bola di tanah air.

"Sejak 2005 saya menggagas didirikannya Badan Pengurus dan Pengelola Usaha Milik Negara. Salah satu tujuannya adalah untuk membedakan antara wilayah (entitas) politik dan wilayah (entitas) bisnis," kata Ichsanudin dalam keterangannya, Rabu (2/10).

Ia mengakui Menteri sebagai wakil pemegang saham BUMN punya keleluasaan untuk menunjuk seseorang sebagai komisaris atau sebagai direksi.

Tapi persoalannya apakah menteri itu mengambil keputusan dengan ukuran akademik, dengan ukuran subjektif atau dengan ukuran objektif.

Salah satu contohnya adalah menjadikan pemain naturalisasi timnas sepak bola Indonesia Ragnar Oratmangoen sebagai salah satu Brand Ambassador Bank Syariah Indonesia. Ragnar yang tiba-tiba ditunjuk sebagai bintang iklan itu tentu patut dipertanyakan.

"Ketika seseorang dinyatakan sebagai ambasador, pertanyaan besarnya, dia sudah punya prestasi apa di bidang itu? Ada nggak jejak, rekam jejak yang menunjukkan dia punya prestasi di bidang itu. Sehingga dia dijadikan ambasador? Nah, ini keputusan politik atau keputusan karir gitu loh," tegas Ichsanudin.

Sebab itu, ia menilai Erick Thohir sebagai Menteri BUMN lebih banyak bermain politik daripada menyelesaikan urusan ekonomi dan bisnis di BUMN.

"Di satu sisi memang ada kelihatan peningkatan aset Pada BUMN Tapi pada saat yang sama. Dia ngebebanin APBN kayak gimana? Kan gitu Ngukur-ngukurnya. Begitu juga ketika kita bilang udah ngebebanin APBN lewat Penyertaan Modal Negara yang utangnya juga luar biasa," tukasnya.


Sumber: Tribunnews