Cekrik.com - Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN, Refly Harun akan mencap Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pengkhianat jika akhirnya bergabung pada koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia pun akan dengan keras menentang jika Anies-Muhaimin mendapat tawaran gabung pada koalisi pemerintahan.
Refly menyebut apa yang namanya ujian itu ketika kita sedang berkuasa yang punya akses. Tetapi tidak semua juga begitu, ada yang memang ingin berjuang untuk pemilu yang jujur, adil dan demokratis.
“Kalau Anies atau Muhaimin bergabung dengan pemerintahan saya katakan mereka pengkhianat,” kata Refly dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi, Kamis, (25/4/2024).
Refly mengatakan hal tersebut bukan tanpa sebab. Ia menilai, karena Anies-Muhaimin merupakan pasangan yang maju di Pilpres 2024 dan didukung oleh berjuta-juta masyarakat Indonesia. Saat itu banyak masyarakat yang rela berpanas-panasan, mengeluarkan biaya dan berkorban tenaga agar Anies-Muhaimin bisa menjadi pemimpin.
Namun, sambung Refly, dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies - Muhaimin kalah. Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu bahkan meyakini Pilpres 2024 diwarnai kecurangan. Keduanya bahkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstiitusi (MK).
Oleh karena itu tidak tepat jika Anies Muhaimin memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Mereka (Anies - Muhaimin) didukung oleh orang-orang yang berpanas-panasan, mengeluarkan biaya dan lain sebagainya untuk melihat mereka menjadi pemimpin, dan mereka meyakini bahwa Pemilu itu curang securang-curangnya kalau pakai istilah gentong babi,” ujarnya.
Pakar hukum tata negara ini menyampaikan hal yang sama di akun youtube Sindonwstv, Rabu (23/4/2024).
“Saya katakan misalnya pemerintahan yang baru mengajak saya masuk, saya tolak hari ini juga,” tegasnya. “Tapi saya tidak bisa melarang Anies, Muhaimin, Nasdem gabung ke pemerintahan,” imbuhnya.
“Tapi saya akan bilang ke Anies, eh anda sudah dibantu, ditolong, suport banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik. Kalau anda gabung dengan pemerintahan anda menjadi pengkhianat,” tandasnya.
Refly tegaskan lagi, “Ini dengar ya Anies dan Muhaimi kalau anda gabung dengan pemerintahan, tidak mau jadi oposisi anda pengkhianat. Sederhana kan?” paparnya.
Nasdem
Diiketahui saat menggelar pertemuan tertutup dengan Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (25/4/2024) sore, Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh menegaskan pihaknya siap memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung jalannya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, tidak hanya menyatakan, mendukung pemerintahan baru di bahwa kepemimpinan bapak Prabowo Subianto dan mas Gibran,” paparnya.
Surya Paloh menyatakan siap mengerahkan semua daya kemampuannya untuk memberikan dukungan politik kepada pemerintahan Prabowo Gibran setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sekalipun NasDem adalah rival politik di Pilpres 2024 karena mengusung Anies - Muhaimin.
PKB 'Sudah Cetho' Dukung
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
"Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (jelas mendukung Prabowo-Gibran),” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jalarta, Kamis malam.
Hal itu saat disampaikan Muhaimim saat ditanyakan terkait pertemuannya dengan Prabowo di Jakarta, Rabu (24/4) siang. Terkait apakah PKB akan berada di dalam pemerintahan atau tidak, Muhaimin menjawab sudah jelas.
Menurut Pengamat
Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi mengatakan bahwa langkah politik Anies-Muhaimin akan sama dengan partai pengusungnya dalam Pilpres 2024.
"Saya kira langkah politik Anies-Muhaimin akan seperti partai pengusungnya. Boleh jadi PKB, NasDem, dan PKS berpeluang merapat ke pemerintahan," kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Bahkan, menurut Yusa, Wakil Ketua DPR RI yang akrab disapa Cak Imin tersebut berpeluang masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN. Dalil permohonan yang digugat AMIN ditolak MK secara keseluruhan.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyatakan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan AMIN ditolak secara menyeluruh. Namun, ada tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda terkait penolakan gugatan tersebut Ketiga hakim MK yang melakukan dissenting opinion yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.
Sumber: harianterbit